PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BINA USAHA KEHUTANAN Nomor : P.5/VI-BPPHH/2014
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BINA USAHA KEHUTANAN
Nomor : P.5/VI-BPPHH/2014
TENTANG STANDAR DAN PEDOMAN PELAKSANAAN PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI (PHPL) DAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)
Lampiran :
Lampiran 1.1. STANDAR PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI (PHPL) PADA IUPHHK-HA
Lampiran 1.2. STANDAR PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI (PHPL) PADA IUPHHK-HTI
Lampiran 1.3. STANDAR PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI (PHPL) PADA PEMEGANG IUPHHK-RE
Lampiran 1.4. STANDAR PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI (PHPL) PADA HAK PENGELOLAAN
Lampiran 2.1. STANDAR VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) PADA IUPHHK-HA, IUPHHK-HTI, IUPHHK-RE, DAN HAK PENGELOLAAN
Lampiran 2.2. STANDAR VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) PADA HUTAN NEGARA YANG DIKELOLA OLEH MASYARAKAT
Lampiran 2.3. STANDAR VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) PADA HUTAN HAK
Lampiran 2.4. STANDAR VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) PADA PEMEGANG IPK
Lampiran 2.5. STANDAR VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) PADA PEMEGANG IUIPHHK KAPASITAS > 6000 M3/Tahun DAN IUI DENGAN NILAI INVESTASI > 500 JUTA
Lampiran 2.6. STANDAR VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) PADA PEMEGANG IUIPHHK KAPASITAS ≤ 6.000 M3/Tahun DAN IUI DENGAN NILAI INVESTASI ≤ 500 JUTA
Lampiran 2.7. STANDAR VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) PADA TDI
Lampiran 2.8. STANDAR VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) PADA INDUSTRI RUMAH TANGGA/PENGRAJIN
Lampiran 2.9. STANDAR VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) PADA TPT
Lampiran 2.10. STANDAR VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) PADA PEDAGANG EKSPOR/ETPIK NON-PRODUSEN
Lampiran 3.1. PEDOMAN PELAKSANAAN PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI
Lampiran 3.2. PEDOMAN PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU PADA PEMEGANG IZIN DAN HAK PENGELOLAAN
Lampiran 3.3. PEDOMAN PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU PADA PEMILIK HUTAN HAK
Lampiran 3.4.PEDOMAN PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU PADA PEMEGANG IUIPHHK DAN IUI
Lampiran 3.5. PEDOMAN PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU PADA TANDA DAFTAR INDUSTRI (TDI)
Lampiran 3.6. PEDOMAN PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU PADA INDUSTRI RUMAH TANGGA/PENGRAJIN
Lampiran 3.7. PEDOMAN PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU PADA TPT
Lampiran 3.8. PEDOMAN PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA ETPIK NON-PRODUSEN
Lampiran 3.9. PEDOMAN PELAKSANAAN DEKLARASI KESESUAIAN PEMASOK HUTAN HAK, TEMPAT PENAMPUNGAN TERDAFTAR (TPT), INDUSTRI RUMAH TANGGA /PENGRAJIN, DAN IMPOR KAYU DAN PRODUK KAYU
Lampiran 3.10. PEDOMAN PELAKSANAAN PENGECEKAN DEKLARASI KESESUAIAN PEMASOK
Lampiran 3.11. PEDOMAN KRITERIA DAN PERSYARATAN PERSONIL DAN AUDITOR DALAM PELAKSANAAN PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI DAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
Lampiran 3.12. PEDOMAN PENYUSUNAN LAPORAN PELAKSANAAN PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI
Lampiran 3.13. PEDOMAN PENYUSUNAN LAPORAN PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
Lampiran 4. TATA CARA DAN PEDOMAN PEMANTAUAN INDEPENDEN DALAM PELAKSANAAN PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI, VERIFIKASI LEGALITAS KAYU DAN PENERBITAN DEKLARASI KESESUAIAN PEMASOK
Lampiran 5. PEDOMAN PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN KELUHAN DAN BANDING
DALAM PELAKSANAAN PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI DAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU SERTA PENERBITAN DEKLARASI KESESUAIAN PEMASOK
Lampiran 6. PEDOMAN PENGGUNAAN TANDA V-LEGAL
Lampiran 7. PEDOMAN PENERBITAN DOKUMEN V-LEGAL
